 |
| Ahmad Sabiq (tengah berbaju batik) usai rapat evaluasi pilkada di banyumas/Redaksi |
CTVINDONESIA - Dosen Ilmu Politik Unsoed, Ahmad Sabiq menyoroti selain masih terjadinya persoalan pelanggaran netralitas, politik uang, pelanggaran administrasi, pemangkasan TPS dan kendala penanganan pelanggaran. “Politik uang sering diyakini sebagai security aspect bagi kontestan untuk menjamin keterpilihan. Mungkin dia sudah punya popularitas yang bagus, tapi bisa saja itu kalah dengan pendatang baru sehingga uang menjadi security aspect dengan berbagai modus,” katanya.
Sabiq menyebutkan maraknya politik uang dalam Pilkada 2024 di Banyumas adanya laporan-laporan seperti pembagian minyak goreng, tebus sembako oleh tim yang tak terdaftar, kemudian ajakan coblos kolom kosong pada masa tenang. “di Banyumas juga terjadi konsolidasi Kades yang menjadi modus umum dilakukan dalam Pilkada Serentak. Kemudian ASN ada yang ikut serta dalam Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.
Sabiq menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, misal perlunya payung hukum yang dapat memfasilitasi mekanisme bagi warga yang terkendala teknis pemungutan suara, menistakan politik uang secara publik kepada para pemilih, penguatan edukasi publik dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Juga optimalisasi pengelolaan logistik dan evaluasi penggabungan TPS serta perbaikan prosedur pengawasan dan pelaporan agar lebih efektif,”pungkasnya.
Menistakan politik uang secara publik berarti secara terbuka mengecam dan menanggapi praktik politik uang, yaitu pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam proses demokrasi yang merusak integritas pemilu, mencederai prinsip keadilan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.
Menistakan atau mengutuk politik uang secara publik memiliki beberapa tujuan penting:
1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
- Menistakan politik uang secara terbuka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa politik uang dapat merusak proses demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan.
- Membuka mata publik terhadap bahaya politik uang dapat membantu mengurangi toleransi terhadap praktik tersebut, yang sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dalam politik.
2. Menjaga Integritas Pemilu
- Politik uang mempengaruhi integritas pemilu dengan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan antar calon. Mereka yang memiliki sumber daya lebih besar dapat menggunakan uang untuk membeli suara, sementara calon lain yang mungkin memiliki kualitas lebih baik, namun tidak memiliki dana besar, kesulitan untuk bersaing secara adil.
- Dengan mengecam politik uang secara terbuka, dapat mendorong semua pihak untuk berfokus pada kualitas dan visi-misi calon, bukan pada kemampuan finansial untuk membeli suara.
3. Mendorong Penegakan Hukum
- Menistakan politik uang juga penting untuk mendorong lembaga hukum dan pengawasan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk lebih aktif dalam memantau dan menindak praktik politik uang. Ketika publik menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap politik uang, ini dapat memberikan tekanan bagi penegak hukum untuk lebih tegas dalam penindakan.
4. Menjaga Kualitas Pemimpin
- Pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat yang didasarkan pada politik uang cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, melainkan hanya berfokus pada mereka yang memberi uang atau barang. Ini dapat merusak kualitas kepemimpinan dan akhirnya berdampak buruk pada pemerintahan dan pembangunan.
- Dengan menistakan praktik ini, diharapkan dapat memperjuangkan terpilihnya pemimpin berdasarkan kapabilitas dan visi yang jelas untuk rakyat, bukan berdasarkan kemampuan untuk membeli suara.
5. Mengurangi Polarisasi Sosial
- Politik uang sering kali memecah belah masyarakat dengan menciptakan ketimpangan antara mereka yang menerima dan yang tidak menerima bantuan. Hal ini dapat memperburuk ketegangan sosial, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam distribusi uang atau barang.
- Menyuarakan penolakan terhadap politik uang secara terbuka dapat meredakan polarisasi ini dan mengembalikan fokus masyarakat pada diskusi yang lebih konstruktif mengenai program dan kebijakan calon pemimpin.
Cara Menistakan Politik Uang Secara Publik
- Media Sosial dan Kampanye: Masyarakat, lembaga, atau individu dapat menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya politik uang dan mengajak orang untuk menolaknya.
- Dialog Publik dan Forum Diskusi: Mengadakan diskusi atau forum yang membahas dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih calon berdasarkan kinerja, bukan pemberian materi.
- Kerjasama dengan Lembaga Pengawasan: Kolaborasi dengan Bawaslu atau KPU untuk memonitor dan melaporkan praktik politik uang yang terdeteksi di lapangan.
- Pendekatan Hukum: Melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dampak Positif Menistakan Politik Uang
- Meningkatkan Kualitas Pemilu: Jika masyarakat dan pihak terkait dapat dengan tegas menentang politik uang, maka pilkada dan pemilu dapat lebih berfokus pada kualitas calon dan program-program mereka, bukan pada kemampuan finansial.
- Mendorong Demokrasi yang Sehat: Penolakan terhadap politik uang akan memperkuat sistem demokrasi dengan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil, bebas dari manipulasi, dan benar-benar mencerminkan pilihan rakyat.
Secara keseluruhan, menistakan politik uang secara terbuka sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan, serta untuk memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya mengejar kekuasaan dengan cara yang tidak jujur.
