Ahmad Daryoko, ketua INVEST. (Foto : dpd.go.id)
CTVINDONESIA - Presiden Jokowi menandatangani PERPRES No 6/2012 tentang Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( disingkat Komnas TPPU), dengan tugas sebagaimana butir 3 yaitu melakukan usaha2 pencegahan TPPU.
Ketuanya Menko Polhukam, Wakil Ketua Menko Ekuin, Sekretaris Kepala PPATK.
Anggota : Gubernur BI, Menkeu, Menlu, Mendagri, Kapolri dll.
Artinya kalau sampai terjadi TPPU dengan nilai awal Rp 300T kemudian membengkak menjadi Rp 349T ya menjadi tanggung jawab kolektip Komite diatas. Tidak bisa Ketua Komite malah menuduh nuduh anggotanya, siapapun dia , dengan cara siaran pers !
Mestinya setiap rentang waktu tertentu (kalau perlu bulanan), Mahfud MD sebagai Ketua Komite mengundang rapat evaluasi anggotanya, cek telah terjadi TPPU atau tidak sesuai catatan yg dimiliki Sekretaris Komite yaitu Kepala PPATK ?
Bukan "tiba2/ujug2" PPATK selaku Sekretaris Komite disuruh "print out" potensi TPPU kemudian dijadikan alat untuk "gebukin" anggotanya ( kebetulan dalam hal ini menimpa KeMenkeu).
DPR RI pun saat panggil Menko Mahfud MD harusnya memiliki agenda yang jelas ! Yaitu menanyakan , mengapa Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU justru "cuci tangan" atas kejadian TPPU Rp 349T ? Padahal dari kejadian tersebut Mahfud MD juga memiliki andil besar , karena tidak pernah lakukan rapat Koordinasi dengan anggota2 nya seperti Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Kepala PPATK dst ?
Ini RDP Komisi III DPR RI dengan Menko Polkam Mahfud MD malah terjadi debat yang tidak perlu, dan nyaris membawa bawa masalah pribadi ?
KESIMPULAN :
Apa yang diharapkan rakyat dari cara kerja para pejabat Negara ini ? Baik institusi Pemerintah seperti Menko, Menteri maupun Anggota DPR nya ?
RDP antara Komisi III DPR RI bersama Menko Polhukam , Rabu 29 Maret 2023, hanya pameran ketrampilan bermain sandiwara "Ketoprak" yang tidak bermutu ! Inilah REPUBLIK "KETOPRAK" itu !!
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
Sumber :Gerakan Perubahan
Posting Komentar