Foto : Kominfo/infopublik.id
Strategi tersebut di antaranya menyediakan konektivitas digital memadai, kolaborasi sektor swasta dan komunitas, membangun infrastruktur digital yang inklusif dan merata, serta mempercepat pertumbuhan dan adopsi aplikasi dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai bidang.
“Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak demi membangun infrastruktur digital yang inklusif dan merata, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Di saat bersamaan, Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempercepat pertumbuhan dan adopsi aplikasi dan layanan TIK di berbagai bidang,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo (Dirjen SDPPI Kominfo), Ismail, dalam keterangan tertulisnya terkait WSIS Forum 2023 di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Ismail mengatakan, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang berimbang agar dapat mempercepat penggelaran infrastruktur digital di seluruh wilayah tanah air.
Adanya ketersediaan infrastruktur digital, Indonesia dapat berkolaborasi menggunakan platform berbasis Internet of Thing (IoT) untuk memberikan solusi mempercepat transformasi digital di Indonesia dan mendorong inovasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Peningkatan layanan IoT di semua sektor telah dimulai sejak 2019 hingga sekarang. Namun, Pemerintah Indonesia yakin upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya sektor swasta,” jelas Ismail.
Menurutnya, sektor swasta merupakan elemen kunci untuk mendorong penerapan dan layanan TIK.
Hal ini terbukti ketika situasi pandemi COVID-19, sektor privat menciptakan dan membuat beberapa program digitalisasi terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan dan dukungan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
“Seperti perpustakaan digital (e-book) dan aplikasi e-Chat untuk siswa. Aplikasi tersebut dibuat secara khusus guna membantu kegiatan belajar mengajar bagi para siswa atau siswi. Adapula repository laman web digital dengan lebih dari 7.500 konten digital. Tujuan mereka, yakni untuk menyediakan sistem pembelajaran inklusif bagi masyarakat kita dengan menggunakan teknologi digital,” kata Dirjen Ismail.
Selain itu, lanjut Dirjen SDPPI Kominfo, sektor privat di Indonesia turut berperan meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya seperti memberikan modal untuk berjualan online, membekali mereka dengan pelatihan untuk go digital, dan sebagainya.
“Program digitalisasi untuk Usaha Kecil Menengah tersebut diprakarsai oleh beberapa sektor swasta, pekerja dan melibatkan lebih dari 16.000 mitra. Jadi, kami menyimpulkan bahwa pemerintah mengambil inisiatif dan aktif mendukung kehadiran layanan dan aplikasi digital,” pungkas dia.
Acara itu turut dihadiri pejabat kementerian dari Uni Eropa, Pakistan, Iran, Kamboja, India, dan Persatuan Arab Emirat. Selain itu hadir dari kalangan akademisi dan lembaga internasional.***
Posting Komentar