 |
| Foto : Istimewa/Andrianto (kedua dari kanan) |
CTVINDONESIA, OPINI - Salah satu pelaku sejarah reformasi 98, Andrianto sangat tersanjung bisa bicara di forum ini bersama Ketua DPD RI Bang La Nyala, Syahganda, Rocky Gerung dan nara sumber para tokoh Sumsel yang lain, Demikian Ia ungkapkan saat diskusi Poros Perubahan yang digelar di Palembang Selasa (28/6/2022).
"Saya pelaku sejarah reformasi 1998 yang terdepan. Saya juga pernah di adili dan di penjara oleh rezim Orba. Namun kini Saya Insyaf, Setelah 20 tahun rezim orba tumbang,"katanya.
Namun dalam pandangan Andrianto, Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia
bahws era tumbangnya Orba dan reformasi saat ternyata keadaan makin memburuk.
Andrianto mengutip pernyataan Prof. Zaenal Muhtar/Direktur Pukat UGM yang menyatakan hari ini Korupsi sudah merasuki segala sendi kehidupan. Mulai Menteri, Gubernur, Bupati , Walikota, DPR, DPRD.
"Sudah tidak terhitung masuk bui. Ada sekitar 21 Gubernur sejak tahun 2004 – 2020 Reformasi masuk Bui, bahkan ada sekitar 122 Bupati/Walikota dan 274/DPR dan DPRD,"jelas Andrianto.
Menurutnya, keadaan seperti ini karena Reformasi 98 yang kami perjuangkan dulu di Bajak oleh elemen asing dalam neo liberalisme.
Amandemen sampe 4 kalo di tahun 2002 yang meliberalkan sistem politik sehingga
menyebabkan politik biaya tinggi atauHigh Cost Political.
Menurut penilitian ICW /2016 untuk jadi Gub, Walikota di butuhkan duit minimal 100 miliar. Untuk jadi anggota DPR menurut Pramono Anung dalam Disertasinya di Unpad butuh 20 Milyaran.
"Dari sinilah para Oligarkys bermain untuk mengoalkan sang calon. Seperti lingkaran
setan setelah sang calon jadi tentu harus membayar sokongan para Oligarkhys tersebut,"paparnya.
Dijelaskan pula, parpol yang seharusnya jadi katalisator pencetak pemimpin negara malah jadi sarang koruptor.
Ia juga mencontohkan ungkapan Sarwono Ksumatmaja mantan eks Sekjend Golkar, bila era orba Golkar tidak perlu cari Dana.
"Semua kebutuhan sudah di sediakan Pak Harto. Era Dulu para Oligarkhys di kontrol Pak Harto,"ujarnya.
Era sekarang Oligarkhys yang kontrol pemerintah. Dalam catatan sudah tidak terhitung Ketum Parpol atau petinggi Parpol yang masuk BUI.
Zaman Orla, korupsi terjadi di bawah meja,
zaman Orba, korupsi terjadi diatas meja,
zaman now, meja mejanya di korupsi,"terangnya.
Mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD kondisi kita sudah kacau balau. Segregasi di masyarakat demikian terjadi pembelahan yang mengancam keutuhan bangsa, seakan berhadap - hadapan.
"Bilamana di negeri Amerika Latin atau Asia Tenggara sudah terjadi kudeta. Maka kita butuhkan Strong Goverment, ini tidak identik dengan militer.
"Banyak yang latar militer malah memble. Tapi figur yang punya integritas dan terlepas dari hagemoni para Oligarkhys,"katanya.
Diakhir paparannya, Andrianto mengatakan sosok Bang La Nyala yang sebagai Ketua DPD bisa juga wakili sosok Strong Goverment itu.
Dengan Ikhtiar bersama DPD yang mempunyai konstituen akar rumput sangat kredibel untuk bergandeng kepalkan tangan bersama elemen Civil Socety untuk wujudkan Reformasi kembali.***
Posting Komentar