CILACAP - Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bulupayung periode 2016-2020 senilai Rp 1 miliar lebih divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (28/09).
Mantan Kepala Desa Bulupayung, Salamun dan Ketua BUMDes Suharyono dijatuhi tujuh tahun penjara. Sementara dua terdakwa lainnya lebih ringan satu tahun.
Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu digelar secara virtual. Empat terdakwa yang duduk di kursi persidangan adalah Saryono (Ketua BPD Desa Bulupayung), Edi Purwanto (Direktur CV. Akbar Perkasa), Salamun (mantan Kades Bulupayung) dan Suharyono (Ketua BUMDes Desa Bulupayung).
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Arkanu menyatakan bahwa terdakwa Saryono, Edi Purwanto, Salamun dan Suharyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Tindak Pidana Korupsi', sebagaimana dalam dakwaan primer.
Keempat terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Meski dinyatakan bersalah korupsi bersama-sama, namun majelis hakim menjatuhkan vonis berbeda terhadap empat terdakwa.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saryono dan Edi Purwanto dengan pidana penjara masing-masing enam tahun dan enam bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan," tegas Arkanu.
Sementara terdakwa Salamun dan Suharyono, majelis hakim menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara.
Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti kepada Saryono sebesar Rp 120 juta dan Edi Purwanto sebesar Rp 150 juta.
Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama tiga bulan," tandas Arkanu.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap keempat terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cilacap.
Sebelumnya, JPU menuntut keempat terdakwa dengan pidana kurungan penjara masing-masing tujuh tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan.
Terdakwa Saryono dan Edi Purwanto juga dituntut membayar pidana uang pengganti. Rinciannya Saryono sebesar Rp 126 juta dan Edi Purwanto sebesar Rp 261 juta. Dengan ketentuan, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun delapan bulan.
Seperti diketahui, dalam dakwaan terungkap sejak 2016-2020 Pemerintah Desa Bulupayung telah mengalokasikan uang penyertaan modal untuk BUMDes setempat dengan salah satu unit usahanya berupa stone crusher. Namun setelah berjalan, unit usaha stone crusher tersebut tidak menyetorkan hasil usahanya kepada BUMDes.
Keempat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Kerugian yang timbul adalah berupa penyertaan modal BUMDes dan hasil usaha pengelolaan stone crusher yang nilainya Rp. 1.087.909.015. (*)
 |
| Foto dan Sumber Berita : Rusmono/harian7 |
Posting Komentar