 |
| Foto:dokpri |
Dasarnya adalah fakta bahwa perilaku masyarakat dari kota hingga desa sudah berorientasi pada digitalisasi. Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranigrasi Arif Budi Setyawan berkunjung dan melihat perekonomian di Desa Pekuncen, Jatilawang, Jumat (14/2/2020).
Arif juga menjelaskan pengembangan digital juga harus mampu merambah ke pelosok daerah, sehingga sumber daya alam maupun potensi produk asli desa dapat berkembang dengan cepat melalui pemanfaatan website desa dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter serta aplikasi chat seperti WhatsApp menjadi faktor penetrasi data di Indonesia.
Ketika ditanya tren perilaku digital masyarakat yang meningkat namun infrastruktur pendukung digital belum merata, Wamen Arif menjelaskan pemerintah akan berupaya meningkatkan pembangunan pendukungnya.
"Walau masih terasa adanya kesenjangan digital sangat nyata, namun dengan adanya penggunaan operator seluler dapat sangat membantu menyebarkan informasi ekonomi pedesaan,"katamya.
Disamping itu Wamen juga menghimbau pada masyarakat desa agar lebih transparan dalam menyebarkan informasi kegiatan pemerintahan desa. "Manfaatkan website desa yang telah ada, karena dana desa adalah milik rakyat, dan yang mengawasi juga rakyat, jadi pemerintah desa bertanggung jawab pada rakyat, "Tegasnya.
Lebih jauh Wakil Menteri tersebut bahkan menjelaskan dihadapan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Jajaran, serta para Kepal Desa se Kecamatan Jatilawang ada 13 ciri yang menggambarkan ciri ciri tidak transparan dalam penggunaan APBDes.
"Ada tiga belas ciri pemerintah desa tidak transparan ,yakni tidak ada papan proyek, Bumdes tidak berkembang, Kades dan perangkat bisa beli barang maha ketika dana cair, Pengurus BPD rata rata keluarga Kades dan Perangkat, Laporam realisasi anggaran sama persis dgn RAB alias copy paste, BPD nya pasif alias makan gaji buta, kades pegang semua uang dan Bendahara hanya urusan ke bank , Perangkat yang vokal biasanya di pinggirkan, Banyak kegiatan terlambat , Musdes yang datang sedikit karen yang kritis biasanya tidak di undang, Belanja biasanya di monopoli Kades, tambahan lagi Tidak ada sosilaiasi soal pembangunan, Pemdes marah ketika warga tanya ttg anggaran desa, " Bebernya.
Dengan ciri tersebut masyarakat diminta jangan hanya jadi penonton dalam pemerintahanbdesa. Arif berharap Bumdes menjadi distributor semua produk dan barang desa. "Usahakan Bumdes itu menjadi tempat sentral ekonomi pedesaan, tanam singkong jangan jual singkon, usahakan jual kripik singkong," Katanya (*)