DPMPPTSP Banyumas Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi
PURWOKERTO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas meraih penghargaan unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019) kemarin. Pengharghargaan diterima oleh Plt Kepala DPMPPTSP Drs Nugroho Purwoadi, MM
"Sebuah prestasi yang cukup membanggakan dan sebagai bentuk komitmen pelayanan prima jajaran Pemkab Banyumas kepada masyarakat sehingga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB," kata Nugroho
Plt Kepala DPMPPTSP itu mengapresiasi atas peran serta seluruh personil DPMPPTSP atas semangat perubahan dan perjuangannya untuk memperoleh penghargaan ini.
"Kami juga berterima kasih kepada warga masyarakat Banyumas atas dukungannya sehingga DPMPPTSP meraih penghargaan WBK ini," kata Nugroho.
Menurutnya proses dan upaya untuk mendapatkan penghargaan itu tidak mudah, harus ada komitmen bersama, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena sebaik-baiknya sistem, tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen. Kantor pelayanan perijinan satu atap sejenis di Jawa Tengah, hanya 2 yang mendapatkan penghargaan ini yaitu Banyumas dan Kabupaten Boyolali.
“Komitmen itu diawali oleh Bapak Bupati Ir Achmad Husein yang bertekad memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan penghargaan ini akan menjadi tonggak sejarah perubahan yang mendasar untuk melayani masyarakat lebih optimal lagi dengan tulus, ikhlas dan anti KKN,” jelasnya
Nugroho menambahkan stelah memperoleh predikat WBK ini, dituntut untuk terus berkomitmen mempertahankan predikat WBK, sehingga predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan didapatkan.
Selain penghargaan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), Inspektur Banyumas Herni Sulasti, SH M.H, yang sebelumnya menjadi kepala DPMPPTSP juga meraih penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).(*)
parsito
 |
| Foto : Parsito |
"Sebuah prestasi yang cukup membanggakan dan sebagai bentuk komitmen pelayanan prima jajaran Pemkab Banyumas kepada masyarakat sehingga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB," kata Nugroho
Plt Kepala DPMPPTSP itu mengapresiasi atas peran serta seluruh personil DPMPPTSP atas semangat perubahan dan perjuangannya untuk memperoleh penghargaan ini.
"Kami juga berterima kasih kepada warga masyarakat Banyumas atas dukungannya sehingga DPMPPTSP meraih penghargaan WBK ini," kata Nugroho.
Menurutnya proses dan upaya untuk mendapatkan penghargaan itu tidak mudah, harus ada komitmen bersama, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena sebaik-baiknya sistem, tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen. Kantor pelayanan perijinan satu atap sejenis di Jawa Tengah, hanya 2 yang mendapatkan penghargaan ini yaitu Banyumas dan Kabupaten Boyolali.
“Komitmen itu diawali oleh Bapak Bupati Ir Achmad Husein yang bertekad memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan penghargaan ini akan menjadi tonggak sejarah perubahan yang mendasar untuk melayani masyarakat lebih optimal lagi dengan tulus, ikhlas dan anti KKN,” jelasnya
Nugroho menambahkan stelah memperoleh predikat WBK ini, dituntut untuk terus berkomitmen mempertahankan predikat WBK, sehingga predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan didapatkan.
Selain penghargaan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), Inspektur Banyumas Herni Sulasti, SH M.H, yang sebelumnya menjadi kepala DPMPPTSP juga meraih penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).(*)
parsito
