Dijelaskan sinergitas yang selama ini terjalin dengan berbagai elemen seperti Polri, Kejaksaaan, dan Pemerintah Daerah dapat semakin ditingkatan. Sebagai mitra kerja dapat saling mereview pelaksaan penyelenggara Pemilu 2019. "Jadi yang kita bangun adalah menyamakan persepsi terkait pengawasan tahapan Pemilu mendatang,"katanya.
Bahtiar juga menyimpulkan bahwa banyaknya pelanggaran dan dugaan ketimpangan-ketimpangan pada pemilu 2019 lalu, ini yang kita diskusikan pada rakor saat ini, sehingga penertiban terhadap pelanggaran pemilu seperti APK dapat diminimalisir.
"Data yang krusial seperti kampanye tanpa izin, Data pemilih Ganda, Money Politik, netralitas ASN dan fungsi Gakumdu, dan apa yang dilakukakan Bawaslu yakni pencegahan, peringatan sejak dini," katanya.
"Kami juga berharap kerjasama dengan media sebagai sarana informasi publik, saran, masukan, auto kritik kepada Bawaslu juga diperlukan,"harapnya.
Narasumber lain Komisioner Penegakan Hukum Umi Fadilah lebih menekankan pada kinerja Bawaslu Cilacap yang terbilang baru.Dalam usianya yang baru satu setengah tahun ini, Bawaslu lebih pada penataan baik internal maupun eksternal.
"Di Cilacap ini adalah Badan baru, namun dalam hal pengawasan Bawaslu telah lama menjalin sinergitas terutama ditingkat pusat,"katanya.
Dari unsur pemerintah Kabupaten Cilacap yakni Widjonardi ,Staf Ahli Bupati Bidang SDM lebih menekankan pada unsur money politik. Menurutnya kesadaran masyarakat terhadap pemilu masih berasumsi bahwa politik adalah uang dan uang adalah politik. Sehingga masih ada yang beranggapan memilih kalau ada uang.
"Ini fakta yang masih ada hingga sekarang, masyarakat masih berpikir akan memilih bila ada uang, dan ini juga kesalahan peserta pemilu dalam menyikapi money politik," katanya.(*)
Posting Komentar