 |
| foto:dok |
Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Laksono yang meninjau langsung ke penerima RTLH mengaku sangat bangga pada warga karena dengan 10 juta tersebut mampu meningkatkan keinginan mempunyai rumah yang layak huni. Menurutnya stimulan ini diharapkan bisa dicontoh oleh desa desa lain. " Ini sebagai pancingan agar warga memperbaiki rumah menjadi layak huni,"katanya.
Ditambahkan, selama tahun 2019 Banyumas memberikan bantuan RTLH sebanyak 671 unit sehingga anggaran yang dikucurkan sebanyak 6,71 Miliar.
"Salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi saat sekarang adalah mendapatkan tempat hunian/rumah layak,"katanya.
Kepala Desa Randegan, Sarman mengaku gembira warganya mendapatkan bantuan RTLH, karena ini merupakan bentuk kerja keras pemdes yang telah mengupayakan." Kami peduli dengan warga, sehingga pemdes berupaya mengajukan pada pemerintah kabupaten,"katanya.
Kemudian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim) Banyumas Djunaidi kepada RRI menjelaskan, hingga saat ini RTLH masih ada 97.741 unit. Dinperkim setiap tahun menangani sekitar 4000 RTLH dan untuk menyelesaikn membutuhkan waktu yang cukup lama. "Butuh waktu cukup lama untuk dapat menyeleseaikan RTLH sebanyak itu di Banyumas,"katanya.
Sedang sumber dana antara lain dari Kementrian PUPR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan, APBD Propinsi Jawa Tengah. "Dari APBD 2019 Kabupaten Banyumas sebanyak 6,71 Miliar, bantuan ini sifatnya stimulan, harapannya penerima ada swadaya untuk menyelesaikan rumahnya menjadi layak huni,"katanya.
Selain itu Dinperkim kedepan juga akan ada program sanitasi. Karena capaian sanitasi di Banyumas masih rendah, sehingga bila rumah yang sudah layak huni tersebut belum ada sanitasinya,akan diikuti dengan tambahan sanitasi. " Jadi ada rumah yang dapat bantuan RTLH tapi belum ada sanitasi yang layak, itu akan di programkan, sehingga kehidupannya juga menjadi lebih sehat,"katanya.
Menyinggung perumahan yang tingkat kepadatannya tinggi, pemerintah juga akan dibangun sanitasi berbasis komunal artinya satu sanitasi bisa digunakan oleh banyak Kepala Keluarga. "Pemukiman yang padat seperti dikota bila tidak ada sanitasinya akan di buatkan sanitasi yang bisa untuk banyak warga, jadi sanitasi dibangun besar, contoh yang sudah ada berada di Karangklesem yang digunakan oleh 196 Kepala Keluarga dengan kapasitas 300 kubik,"katanya.
Sedang untuk pemeliharaan diharuskan oleh Badan Pengelola Air Limbah setempat (BPAL). Harapannya setelah dibangun, masyarakat merasa ikut memiliki. "Sehingga pengelola air limbah setempat bisa mengelola dengan cara menarik iuran untum pemeliharaan,"katanya.
Untuk mendapatkan bantuan sanitasi komunal juga tidak sembarangan. akan ada penelitian dan survey kelayakan, sehingga peran pemerintah desa juga diperlukan untuk menentukan kelayakan.(*)