Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kemitraan ini diresmikan dengan penandatanganan Nota kesepahaman oleh Sekjen Kemendes PDTT dan Wakil Direktur PT BNI Tbk di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 20 April 2016, menyatakan bahwa
dukungan dari perbankan akan sangat menunjang aktivitas Bumdes dan Bumades (Badan Usaha Bersama Milik Desa).
"Ini akan betul-betul menjadi mitra dari sisi finansial, sisi lainnya agar Bumdes bisa tumbuh berkembang,” ujar Sanusi.
Hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 12 ribu BUMDes. Menurut dia, BUMDes akan menjadi badan hukum yang akan digunakan desa, dalam berbagai kegiatan ekonomi desa. BNI dalam hal ini, berperan sebagai pengelola keuangan dan kredit usaha rakyat (KUR). “Ada dukungan KUR menjadi injeksi untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa,” kata Sanusi.
Ia menjelaskan, upaya kerja sama ini telah melalui serangkaian tahap penjajakan. Kemendesa PDTT memutuskan bahwa BNI adalah mitra yang tepat. Kerja sama tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan nawacita ke-3 pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
“Ketika kami mengemban amanat baru yakni Undang-Undang desa, kami diberi tanggung jawab untuk mengentas 122 daerah tertinggal. kami juga punya amanat Undang-Undang Transmigrasi,” kata Sanusi.
Transmigrasi, ia melanjutkan, merupakan program yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran. Program tersebut telah menciptakan 619 kawasan transmigrasi. Transmigrasi dalam hal ini,memper telah menjadi ikon dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pendistribusian masyarakat menjadi lebih teratur.
Kemendesa PDTT melihat kerja sama ini karena telah menemukan titik urgensi. Di satu sisi untuk mengemban mandat terkait pedesaan, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Apalagi, hampir 60 persen desa masuk kawasan tertinggal. Untuk menjalankan program-program ini kita memerlukan pihak perbankan. Dengan kebersamaan kita bisa atasi masalah dengan lebih baik,” paparnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur BNI, Suprajarto menjelaskan, kerja sama ini akan mendorong BUMDes untuk menjadi wadah penyaluran dana desa. Selain menjadi agen bank, BUMDes juga diproyeksikan untuk menjadi penyalur KUR.
“Kami akan bentuk sistem dan kebutuhan lainnya. Ketika BUMDes jadi agen BNI, bisa dimanfaatkan untuk bisnis dan sebagainya,” kata Suprajarto.
BNI pun mengapresiasi atas kepercayaan Kemendes PDTT dalam menjalin kemitraan ini. BNI dalam hal ini, berwenang secara aktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya desa.
BNI berharap dengan perannya dalam pelayanan pembentukan BUMDes, kerja sama ini dapat memperdalam penetrasi jasa keuangannya kepada masyarakat daerah. Suprajarto mengaku bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan BNI selamai ini kepada para kepala daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan.
“Belum ada pandangan yang sama antara kepala daerah hingga kepala desa,” kata Suprajarto.
Meski demikian, BNI meyakini program BUMDes akan segera terwujud dengan pelaksanaan kerja sama ini. Sehingga, perekonomian di desa akan semakin tumbuh dan berkembang.
"Kami ingin BUMDes segera terwujud. Karena dengan BUMDes, kami juga bisa tunjuk BUMDes untuk jadi outlet BNI. Dana desa juga bisa tersalur lewat BUMDes. Otomatis laporan bisa real time, tiap hari bahkan tiap detik,” kata Suprajarto.
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/nbwdGvRk-kembangkan-bumdes-pemerintah-gandeng-bni
Sumber : METROTVNEWS.COM
Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 20 April 2016, menyatakan bahwa
dukungan dari perbankan akan sangat menunjang aktivitas Bumdes dan Bumades (Badan Usaha Bersama Milik Desa).
"Ini akan betul-betul menjadi mitra dari sisi finansial, sisi lainnya agar Bumdes bisa tumbuh berkembang,” ujar Sanusi.
Hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 12 ribu BUMDes. Menurut dia, BUMDes akan menjadi badan hukum yang akan digunakan desa, dalam berbagai kegiatan ekonomi desa. BNI dalam hal ini, berperan sebagai pengelola keuangan dan kredit usaha rakyat (KUR). “Ada dukungan KUR menjadi injeksi untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa,” kata Sanusi.
Ia menjelaskan, upaya kerja sama ini telah melalui serangkaian tahap penjajakan. Kemendesa PDTT memutuskan bahwa BNI adalah mitra yang tepat. Kerja sama tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan nawacita ke-3 pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
“Ketika kami mengemban amanat baru yakni Undang-Undang desa, kami diberi tanggung jawab untuk mengentas 122 daerah tertinggal. kami juga punya amanat Undang-Undang Transmigrasi,” kata Sanusi.
Transmigrasi, ia melanjutkan, merupakan program yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran. Program tersebut telah menciptakan 619 kawasan transmigrasi. Transmigrasi dalam hal ini,memper telah menjadi ikon dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pendistribusian masyarakat menjadi lebih teratur.
Kemendesa PDTT melihat kerja sama ini karena telah menemukan titik urgensi. Di satu sisi untuk mengemban mandat terkait pedesaan, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Apalagi, hampir 60 persen desa masuk kawasan tertinggal. Untuk menjalankan program-program ini kita memerlukan pihak perbankan. Dengan kebersamaan kita bisa atasi masalah dengan lebih baik,” paparnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur BNI, Suprajarto menjelaskan, kerja sama ini akan mendorong BUMDes untuk menjadi wadah penyaluran dana desa. Selain menjadi agen bank, BUMDes juga diproyeksikan untuk menjadi penyalur KUR.
“Kami akan bentuk sistem dan kebutuhan lainnya. Ketika BUMDes jadi agen BNI, bisa dimanfaatkan untuk bisnis dan sebagainya,” kata Suprajarto.
BNI pun mengapresiasi atas kepercayaan Kemendes PDTT dalam menjalin kemitraan ini. BNI dalam hal ini, berwenang secara aktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya desa.
BNI berharap dengan perannya dalam pelayanan pembentukan BUMDes, kerja sama ini dapat memperdalam penetrasi jasa keuangannya kepada masyarakat daerah. Suprajarto mengaku bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan BNI selamai ini kepada para kepala daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan.
“Belum ada pandangan yang sama antara kepala daerah hingga kepala desa,” kata Suprajarto.
Meski demikian, BNI meyakini program BUMDes akan segera terwujud dengan pelaksanaan kerja sama ini. Sehingga, perekonomian di desa akan semakin tumbuh dan berkembang.
"Kami ingin BUMDes segera terwujud. Karena dengan BUMDes, kami juga bisa tunjuk BUMDes untuk jadi outlet BNI. Dana desa juga bisa tersalur lewat BUMDes. Otomatis laporan bisa real time, tiap hari bahkan tiap detik,” kata Suprajarto.
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/nbwdGvRk-kembangkan-bumdes-pemerintah-gandeng-bni
Sumber : METROTVNEWS.COM