Banyumas-Dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia Rabu, 9 Desember, Change.org bekerja sama dengan Public Virtue Institute meluncurkan hasil survei terkait persepsi masyarakat atas kondisi korupsi di Indonesia.
“Angket ini dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana persepsi netizen terhadap isu pemberantasan korupsi, juga apa yang menjadi tantangan dan solusinya,” kata Direktur Kampanye Change.org Arief Aziz dalam rilis.
Hasil survei menunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi pertama dalam urusan korupsi dengan perolehan 49 persen suara. Di posisi berikutnya, lembaga yang dianggap bermasalah dengan korupsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 14 persen.
"Angket ini dilakukan terhadap 40.000 Netizen selama 24 jam ini," kata Arief.
Sementara itu, meskipun kerap dilanda berbagai masalah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi andalan dalam menegakkan hukum terkait kasus korupsi, dengan nilai 7,68 dari 10.
Sedangkan lembaga hukum lainnya, Kejaksaan dan Polri, hanya mendapatkan nilai 4,77 dan 4,22, di bawah skor rata-rata sebesar 5,56 poin.
Hasil angket juga menungkapkan kriminalisasi KPK dan penggiat antikorupsi lainnya dianggap sebagai hambatan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di sisi lain, masyarakat menganggap peningkatan hukuman bagi koruptor merupakan solusi terpenting.
Hasil lengkap Angket Hari Antikorupsi 2015 dapat dilihat di sini. (str)
