Jakarta-Ratusan mahasiswa dan buruh melakukan aksi demo peringatan hari Sumpah Pemuda di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015). Mereka menuntut MPR segera menggelar sidang istimewa untuk turunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan karena dinilai tidak becus mengurus negara. Namun, DPR menilai menggelar sidang istimera untuk pemakzulan tersebut tidak mudah dilakukan, karena konstitusi mengamanatkan harus ada kegentian atau kesalahan yang fatal dilakukan Presiden.
"Saya sebagai anggota (DPR) kembali pada konstitusi. Konstitusi jelas , tapi saudara harus meyakinkan yang lain wakil rakyat," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang mendatangi langsung aksi demo itu.
Fadli Zon memahami dan mengapresiai aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo tersebut. Dikarenakan, memang kinerja Presiden Jokowi selama satu tahun ini masih jauh dari harapan dan masih banyak janji-janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 lalu belum terpenuhi. Namun, sebutnya, pihaknya akan terus mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi agar sesuai dengan aspirasi rakyat dan konstitusi. "Saudara ingin perubahan, saya ingin perubahan tentu yang lebih baik. Percayalah bahwa kita akan terus berjuang bersama agar pemerintah ini tidak sekedar janji," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menilai, berbagai permasalahan yang dialami oleh Indonesia masih bisa dibenahi oleh Presiden Jokowi dan belum ada kondisi yang dapat berujung pada pemakzulan Jokowi. "Saudara lihat banyak kekuatan belum krisis, keadaan ini masih baik saja," ungkapnya.
Sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPR agar dapat sama-sama mengawal pemerintahan Jokowi-JK dapat berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi. Namun, tegasnya, aspirasi pendemo agar MPR melakukan sidang istimewa akan dirinya perjuangankan. "Jadi kawan-kawan mahasiswa, PKL yang ada disini, jangan ragu-ragu untuk bertemu kami. Begitu juga kelompok buruh kita terima, kita perjuangan," tegasnya.
Senada, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Adies Kadir mengatakan, Indonesia telah memiliki sistem tata negara yang baik. Sebab itu, sebutnya, pemakzulan suatu pemerintahan termasuk kepala negara harus memiliki dasar hukum yang kuat sesuai konstitusi. "Tidak bisa memandang presiden tidak berhasil dan dilengserkan. Misalnya, suatu negara dalam keadaan darurat dan genting, pemerintah dalam hal ini presiden dan jajahannya tidak bisa mengambil solusi untuk keadaan tersebut, maka barulah bisa minta pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan," kata Adies Kadir.
Di Indonesia, menurutnya belum terlihat hal yang dianggap kritis terhadap negara. Meskipun dia mengakui dari segi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi lambat bahkan pertumbuhan ekonomi cenderung turun dari 5,7 sekarang hanya 4,3 persen. Namun, sambungnya, belakangan pemerintah sudah melakukan perubahan terkait tanda-tanda ekonomi. "Dollar terhadap rupiah sekarang sudah Rp13.400 dari sebelumnya Rp14.000 sampai Rp15.000. Kita berharap ini turun sampai menginjak angka Rp12.000," ujarnya.
Terkait bencana kabut asap yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia, pihaknya melihat pemerintah lamban untuk mengani asap. Namun, Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi bencana kabut asap ini. "Presiden dan pejabat hadir disana, menunjukan keseriusan menunjukan itu. Tapi, belum maksimal, sehingga asap belum bisa berhenti," ungkapnya.
Dia menegaskan, kabut asap jangan sampai menghancurkan perekonomian, karena akan menjadikan negara kritis. Jika hal ini terjadi, tokoh masyarakat dan lain-lain bisa meminta untuk melakukan pemakzulan. "Pemerintah tidak maksimal atasi masalah bangsa, termasuk BPJS dan lain-lain. Jadi, ini asapnya masih kecil, jangan sampai "asapnya" besar seperti di Sumatera dan kalimantan," katanya.
Dia menambahkan, wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Asap yang digulirkan fraksi-fraksi di DPR berguna untuk mendorong pemerintah menyelesaikan masalah asap. "Kalau ini berlarut akan menjadi bola liar dan kearah pemakzulan, karena pemerintah tidak maksimal. Kalau serius sudah ditunjukan pemerintah, kalau maksimal sudah. Makanya kita dorong agar maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi Tarik Mandat (ATM) menggeruduk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu sore (28/10/2015). Mereka mendesak MPR menggelar Sidang Istimewa agar mencabut mandat Presiden Jokowi-Wapres JK.
ATM memanfaatkan momentem hari Sumpah Pemuda menggelar aksi tersebut. Selain itu bertepatan setahun pemerintahan pasang Jokowi-JK yang mereka nilai tidak becus memimpin negara dan pemerintahan.
ATM terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Al washiliyah (Himmah), BEM Univesitas Muhamaddyah Jakarta, BEM Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) dan BEM STIE Ahmad Dahlan.
Saat menggelar aksi, mereka membakar ban dan meneriakkan yel-yel mengecam Jokowi-JK. Ratusan massa ATM ini terus menuntut MPR RI melakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Maka di momentum Sumpah Pemuda ini, kami bangkit dan melawan neo-kolonialisme, neo-imprealisme yang dipakai oleh pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula di luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Berdasarkan pantauan di lapangan, selain orasi ratusan massa ATM ini juga meneriakan 'iyel-iyel' yang menyindir pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap tidak becus menjalankan sistem ekonomi dan pemerintahan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. "Jokowi bego, Jokowi bego biarin mampus. Kini Jokowi-JK lebih banyak kepentingan kapitalisme," teriak masa ATM.
"Saya sebagai anggota (DPR) kembali pada konstitusi. Konstitusi jelas , tapi saudara harus meyakinkan yang lain wakil rakyat," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang mendatangi langsung aksi demo itu.
Fadli Zon memahami dan mengapresiai aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo tersebut. Dikarenakan, memang kinerja Presiden Jokowi selama satu tahun ini masih jauh dari harapan dan masih banyak janji-janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 lalu belum terpenuhi. Namun, sebutnya, pihaknya akan terus mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi agar sesuai dengan aspirasi rakyat dan konstitusi. "Saudara ingin perubahan, saya ingin perubahan tentu yang lebih baik. Percayalah bahwa kita akan terus berjuang bersama agar pemerintah ini tidak sekedar janji," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menilai, berbagai permasalahan yang dialami oleh Indonesia masih bisa dibenahi oleh Presiden Jokowi dan belum ada kondisi yang dapat berujung pada pemakzulan Jokowi. "Saudara lihat banyak kekuatan belum krisis, keadaan ini masih baik saja," ungkapnya.
Sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPR agar dapat sama-sama mengawal pemerintahan Jokowi-JK dapat berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi. Namun, tegasnya, aspirasi pendemo agar MPR melakukan sidang istimewa akan dirinya perjuangankan. "Jadi kawan-kawan mahasiswa, PKL yang ada disini, jangan ragu-ragu untuk bertemu kami. Begitu juga kelompok buruh kita terima, kita perjuangan," tegasnya.
Senada, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Adies Kadir mengatakan, Indonesia telah memiliki sistem tata negara yang baik. Sebab itu, sebutnya, pemakzulan suatu pemerintahan termasuk kepala negara harus memiliki dasar hukum yang kuat sesuai konstitusi. "Tidak bisa memandang presiden tidak berhasil dan dilengserkan. Misalnya, suatu negara dalam keadaan darurat dan genting, pemerintah dalam hal ini presiden dan jajahannya tidak bisa mengambil solusi untuk keadaan tersebut, maka barulah bisa minta pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan," kata Adies Kadir.
Di Indonesia, menurutnya belum terlihat hal yang dianggap kritis terhadap negara. Meskipun dia mengakui dari segi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi lambat bahkan pertumbuhan ekonomi cenderung turun dari 5,7 sekarang hanya 4,3 persen. Namun, sambungnya, belakangan pemerintah sudah melakukan perubahan terkait tanda-tanda ekonomi. "Dollar terhadap rupiah sekarang sudah Rp13.400 dari sebelumnya Rp14.000 sampai Rp15.000. Kita berharap ini turun sampai menginjak angka Rp12.000," ujarnya.
Terkait bencana kabut asap yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia, pihaknya melihat pemerintah lamban untuk mengani asap. Namun, Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi bencana kabut asap ini. "Presiden dan pejabat hadir disana, menunjukan keseriusan menunjukan itu. Tapi, belum maksimal, sehingga asap belum bisa berhenti," ungkapnya.
Dia menegaskan, kabut asap jangan sampai menghancurkan perekonomian, karena akan menjadikan negara kritis. Jika hal ini terjadi, tokoh masyarakat dan lain-lain bisa meminta untuk melakukan pemakzulan. "Pemerintah tidak maksimal atasi masalah bangsa, termasuk BPJS dan lain-lain. Jadi, ini asapnya masih kecil, jangan sampai "asapnya" besar seperti di Sumatera dan kalimantan," katanya.
Dia menambahkan, wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Asap yang digulirkan fraksi-fraksi di DPR berguna untuk mendorong pemerintah menyelesaikan masalah asap. "Kalau ini berlarut akan menjadi bola liar dan kearah pemakzulan, karena pemerintah tidak maksimal. Kalau serius sudah ditunjukan pemerintah, kalau maksimal sudah. Makanya kita dorong agar maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi Tarik Mandat (ATM) menggeruduk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu sore (28/10/2015). Mereka mendesak MPR menggelar Sidang Istimewa agar mencabut mandat Presiden Jokowi-Wapres JK.
ATM memanfaatkan momentem hari Sumpah Pemuda menggelar aksi tersebut. Selain itu bertepatan setahun pemerintahan pasang Jokowi-JK yang mereka nilai tidak becus memimpin negara dan pemerintahan.
ATM terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Al washiliyah (Himmah), BEM Univesitas Muhamaddyah Jakarta, BEM Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) dan BEM STIE Ahmad Dahlan.
Saat menggelar aksi, mereka membakar ban dan meneriakkan yel-yel mengecam Jokowi-JK. Ratusan massa ATM ini terus menuntut MPR RI melakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Maka di momentum Sumpah Pemuda ini, kami bangkit dan melawan neo-kolonialisme, neo-imprealisme yang dipakai oleh pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula di luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Berdasarkan pantauan di lapangan, selain orasi ratusan massa ATM ini juga meneriakan 'iyel-iyel' yang menyindir pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap tidak becus menjalankan sistem ekonomi dan pemerintahan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. "Jokowi bego, Jokowi bego biarin mampus. Kini Jokowi-JK lebih banyak kepentingan kapitalisme," teriak masa ATM.