 |
| foto:tvone |
Wangonpos,Jakarta(27/5/15):Terlantarnya sejumlah jamaah umroh asal Indonesia di sebuah hotel Mekah dinilai anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi’i, bukan hanya tamparan bagi travel yang memberangkatkan jamaah umroh tersebut, melainkan juga tamparan bagi Pemerintah Indonesia. Khususnya Kemenag yang masih memberikan ijin kepada travel-travel nakal.
Ditemui Parlementaria di Gedung DPR, Rabu (27/5) politisi Partai Gerindra ini mengatakan Komisi VIII DPR akan memanggil Kemenag untuk diminta keterangan dan mempertanggungjawabkan kenapa masih ada travel nakal yang memiliki ijin sehingga penelantaran jamaah masih berlangung sampai hari ini.
Sebagaimana diberitakan, sebanyak 113 orang asal Merangin, Jambi yang melaksanakan ibadah umroh terlantar di Mekah. Mereka belum bisa pulang ke tanah air, padahal visa umroh mereka akan habis pada 4 Juni mendatang. Kepada para jamaah umroh tersebut, pihak hotel tempat jemaah umroh menginap telah memberikan ultimatum. Pengelola hotel memberi batas waktu hingga awal Juni untuk meninggalkan hotel. Atas inisiatif pemerintah akhirnya mereka telah berhasil dipulangkan ke tanah air.
Saat ditanya kapan pemanggilan Menag, Syafi’i mengatakan Komisi VIII saat ini masih ada tugas pada Panja Haji dan Umroh karena itu akan membahas langsung eksekusi dalam bentuk regulasinya supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Ditambahkan anggota Dewan yang akrab dipanggil Romo ini, Indonesia adalah ini negara paling mahal mengeluarkan izin bagi travel yang diperkenankan untuk memberangkatkan haji dan umroh. Namun dia tidak melihat bahwa mahalnya persyaratan yang akan dapat izin benar-benar memiliki kapasitas, kemampuan dan ada jaminan akan mampu melayani, membina dan melindungi jamaah umroh.
“ Saya mensinyalir ada hal-hal yang tidak lazim, sehingga banyak travel yang sebenarnya sudah berkali-kali bermasalah tetap saja mendapat ijin menyelenggarakan haji dan umroh. Sementara banyak yang memiliki kapasitas,kapabilitas dan persayaratan untuk menyelenggarakan umroh-haji tapi sulit dapat izin pemerintah. Kalau kasus penelantaran jamaah umroh atau haji terjadi lagi, ini sangat memalukan,” tandas Romo menambahkan. (mp)
Posting Komentar