Wangonpos,Jakarta(22/5/15):Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengunjungi dan bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Silaturahmi ini membicarakan masalah alokasi anggaran yang belum cair dari pemerintah untuk MUI.
"Pemerintah berjanji untuk memberikan alokasi dana untuk kegiatan MUI. Sekarang rupanya itu tak diteruskan. Sementara dalam undang-undang, MUI itu diberikan kewenangan dan tugas oleh negara," kata Fahri usai pertemuan di lantai 2, Gedung MUI, Jakarta, Jumat (22/5).
Sejumlah Pengurus MUI yang menemui Fahri antara lain Ketua MUI Slamet Effendi Yussuf, Wakil Ketua Umum Ma'ruf Amin, Sekjen Ichwan Sam, Wakil Sekjen Natsir Zubaidi, dan Ketua Anwar Abbas.
Fahri mengatakan peran tugas MUI seperti memberikan fatwa serta instrumen syariah memerlukan anggaran untuk melakukan riset. Sebagai eksekutif, pemerintah menurutnya perlu memperhatikan persoalan ini.
"Kok tugasnya dikasih, tapi ongkosnya enggak dikasih. Kan begitu. Itu yang namanya ini kan perlu riset, riset itu perlu anggaran," ujarnya.
Sebagai pimpinan DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri berjanji akan mengupayakan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama terkait persoalan ini. Begitupun akan membicarakan dengan Presiden serta Wakil Presiden.
Ia mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 yang mencantumkan adanya alokasi anggaran untuk aktivitas MUI. "Di sini, presiden kan sudah mencantumkan pos anggaran untuk MUI. Jadi, hal-hal ini kami berharap komunikasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Juga dengan presiden dan wakil presiden," katanya.
"Kok tugasnya dikasih, tapi ongkosnya enggak dikasih. Kan begitu. Itu yang namanya ini kan perlu riset, riset itu perlu anggaran," ujarnya.
Sebagai pimpinan DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri berjanji akan mengupayakan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama terkait persoalan ini. Begitupun akan membicarakan dengan Presiden serta Wakil Presiden.
Ia mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 yang mencantumkan adanya alokasi anggaran untuk aktivitas MUI. "Di sini, presiden kan sudah mencantumkan pos anggaran untuk MUI. Jadi, hal-hal ini kami berharap komunikasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Juga dengan presiden dan wakil presiden," katanya.
Sementara, Ketua MUI Slamet Effendi Yussuf mengakui masalah anggaran memang menjadi pembicaraan dengan Fahri Hamzah. Ia berharap sebagai legislatif, DPR bisa membantu persoalan anggaran ini.
"Kita minta agar supaya lebih diperhatikan karena dalam 2 tahun ini anggaran MUI seperti tidak jelas oleh karena ada nomenklatur penghapusan tentang bantuan sosial. Anggaran MUI dianggap sebagai bantuan sosial.," ungkapnya. (as) Foto: Andri/parle/od
"Kita minta agar supaya lebih diperhatikan karena dalam 2 tahun ini anggaran MUI seperti tidak jelas oleh karena ada nomenklatur penghapusan tentang bantuan sosial. Anggaran MUI dianggap sebagai bantuan sosial.," ungkapnya. (as) Foto: Andri/parle/od
Posting Komentar